ENG  |  IND
Peran Kementerian Keuangan Dalam Pembiayaan Perubahaan Iklim

Selain DNPI, terdapat tiga institusi pemerintahan di Indoensia yang memiliki peran penting dalam menganggarkan dan menggordinasikan pembiayaan perubahan iklim. Institusi ini antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara spesifik, Kementerian Keuangan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kebutuhan pendanaan perubahan iklim adalah cerminan dari prioritas anggaran, kebijakan harga, dan peraturan finansial pasar. Kemenkeu memiliki dua divisi yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pembiayaan perubahan iklim: Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko Fiskal yang memiliki tugas untuk melacak pendanaan, dan Badan Kebijakan Fiskal yang mengatur kebijakan fiskal.

Role of MoF in Climate Financing

Untuk mendorong transformasi dalam manajemen sumber daya alam demi mempromosikan perkembangan rendah karbon dan ketahanan iklim

Mereformasi kebijakan fiskal dan ekonomi untuk membantu Indonesia dalam mencapai target perubahan iklim sekaligus membantu Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

  • Strategi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hijau
    GPB Strategy Report and Update Report
  • Mitigation Fiscal Framework for Indonesia National Action Plan on Greenhouse Gases Emissions
  • Reduction (RAN-GRK) using CPEIR methodology '
    Budget tagging report / publication
  • Green Paper: Economic and Fiscal Policy Options for Climate Change Mitigation in Indonesia '
    Green Paper

Mengakses kebijakan sektoral dimana instrumen fiskal dapat berkontribusi untuk mitigasi, mengeksplor berbagai metode untuk meningkatkan kesempatan pembiayaan karbon, dan bekerja sama dengan badan lainnya untuk merencanakan instrumen pembiayaan perubahan iklim bersumber domestik

  • Low carbon development options in forestry, manufacturing, transport sectors
    Several Studies

Untuk memastikan efektivitas dari manajemen dan penggunaan sumber pembiayaan perubahan iklim dari sumber domestik dan internasional

Meningkatkan kebijakan dan sistem untuk melacak, registrasi, memantau, dan melaporkan pembiayaan perubahan iklim dari sumber internasional

  • The Landscape of Public Climate Finance in Indonesia
    CPI Report
  • Improvement of registry, monitoring and reporting system for external grant and loan

Meningkatakan sistem untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dari anggaran (pengeluaran) untuk program terkait pencegahan perubahan iklim

  • Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR) UNDP Report
  • Development of budget tagging and scoring system for climate change mitigation expenditures ' UNDP Report
  • The Landscape of Public Climate Finance in Indonesia CPI Report

Untuk mendukung program perubahan iklim yang dilakukan oleh intitusi pemerintahan dan non-pemerintahan melalui katalis anggaran dan instrumen fiskal

Penyiapan anggaran dan alokasi pendanaan khusus untuk berbagai program

  • Pengeluaran untuk berbagai aktivitas terkait dengan perubahan iklim yang dilaksanakan oleh kementerian lini dan institusi pemerintahan lainnya
  • Alokasi pendanaan spesial untuk memberikan insentif kepada kegiatan terkait perubahan iklim oleh pemerintah lokal pada tingkat sub-nasional (provinsi dan daerah / kota)

Membentuk pendanaan publik untuk meningkatkan jumlah pembiayaan perubahan iklim

  • Geothermal Revolving Fund
    LCS studies
  • Energy Efficiency Fund
    LCS studies

Insentif fiskal untuk mendukung pengembangan energi terbarukan

  • Seperti fasilitas pajak dan keringanan bea impor